Universitas BSI Dukung IndoCeiss Talk’s Data Science for Smart Province

Universitas BSI Kampus Yogyakarta Dukung IndoCeiss Talk’s Data Science for Smart Province

0 42

BSINews, Yogyakarta – Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Yogyakarta, sukses mendukung kegiatan Indonesian Computer Electronics and Instrumentation Support Society (IndoCeiss). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara IndoCeiss Provinsi DIY Yogyakarta, dengan Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan mengusung tema ‘Data Science for Smart Province’, acara ini telah digelar di Wisma Universitas BSI kampus Yogyakarta, jl. Rongroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (11/12) silam.

Narasumber yang dihadirkan ialah Ir. Noor Akhmad Setiawan, yang merupakan IPM dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UGM. Juga, Dr. Sayuri Egavaranda, selaku Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Kominfo DIY dan John Fitzgerald Rembet selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Goverment Dinas Kominfo Sulawesi Utara.

Baca Juga : Webinar “Decision Science For Decision Making”

Ir. Noor Akhmad Setiawan dalam pemaparannya yang berjudul Data Science in Smart Government menjelaskan bahwa ,penggunaan kebijakan inovatif, model bisnis, dan teknologi mampu mengatasi tantangan keuangan, lingkungan, dan layanan yang dihadapi organisasi sektor publik. Konsep pemerintahan cerdas (smart city) bergantung pada sistem informasi dan jaringan komunikasi yang terkonsolidasi.

“Munculnya ilmu data, telah menambahkan aspek baru untuk mengonseptualisasikan penggunaan ilmu data dan analitik data, dalam penyampaian layanan publik dan untuk mewujudkan tata kelola digital. Masalah terkait data di pemerintahan, berkaitan dengan kualitas dan keandalan data. Mulai dari pencampuran data sektor publik dan swasta, masalah terkait kepemilikan data mentah dan yang dimanipulasi, serta masalah etika terkait pengawasan dan privasi,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Senin (20/12).

Data Science for Smart Province : Pentingnya Menjaga Tata Kelola dan Kolaborasi Informasi Untuk Ciptakan Jogja Smart Province

Sayuri Egavaranda, turut menjelaskan konseptualisasi Jogja Smart Province dalam tata kelola data dan kolaborasi informasi. Pendekatan kreatif dan inovatif dari Pemerintah DIY dan setiap kelompok pemangku kepentingan dalam penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan DIY, melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah.

“Contoh Implementasi Sumber data Internal adalah Dimensi Smart Living-Pariwisata. Seperti yang diketahui, wisatawan nusantara masih mendominasi dengan persentase sebesar 92,19 % dengan wisatawan berakomodasi hotel bintang sebesar 54,503 %. Kemudian untuk pertumbuhan wisatawan dari tahun 2007-2019 cenderung naik. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah wisatawan lokal sebanyak 1.778.580 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 69.968 orang. Hal tersebut karena adanya pandemi. Jelas Sayuri.

“Kemudian, berdasarkan grafik pertumbuhan wisatawan per bulan, diketahui sejak bulan september 2020 mengalami kenaikan, hal tersebut karena pemerintah melakukan kelonggaran terhadap kebijakan PPKM Dimensi Smart Living-Kesehatan, Pengelolaan dana bansos DIY yang mengalami efisiensi anggaran sebesar 30%,” lanjutnya.

Baca Juga : Universitas BSI Ajak Mahasiswa Belajar Data Science Tanpa Coding

Sementara itu, John F. Rembet memaparkan, pentingnya data science untuk meliputi semua proses data, mulai dari pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, manajemen data, kearsipan, pengelompokan data, pengkajian data, hingga distribusi data yang menjadi kesatuan untuk dipahami seseorang. Pemanfaatan data science untuk Smart Province adalah sebagai bahan penunjang dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan.

“Contoh pemanfaatan data science untuk smart province adalah pembangunan ruas jalan baru, berdasarkan data lalu lintas manusia dan barang. Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan yang tepat, berdasarkan data tingkat sebaran dari fokus kegiatan yang dimaksud. Satu Data Indonesia (SDI) menjadi kebijakan tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, sehingga mudah diaplikasikan antar instasni pusat serta daerah,” tutup John. BLL/ LAG

Leave A Reply

Your email address will not be published.