BSINews, Karawang-Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dosen Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) melaksanakan Rapat Penyusunan RPS MKWU Inklusi Pajak yang telah dilaksanakan di ruang rapat lantai 9 kampus Universitas BSI Kramat 98 pada Senin (28/8/23).
Baca Juga: Universitas BSI Dan Kanwil DJP Jakarta Khusus Menandatangani Perjanjian Kerjasama Inklusi Perpajakan
Kegiatan yang dihadiri oleh dosen pengampu mata kuliah wajib umum ini menghadirkan narasumber Yongki Cahyaningrum dan tim dari Kanwil DJP Jakarta Khusus.
Ketua Kanwil DJP Jakarta Khusus, Yongki Cahyaningrum mengatakan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 35 terdapat 4 mata kuliah wajib umum dan mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
“Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 35 terdapat 4 mata kuliah wajib umum dan mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Hal ini juga ada dalam Peraturan Dirjen Dikti No 18 tahun 2020 mengenai pedoman MKWU di kurikulum Pendidikan Tinggi,” jelas Yongki dalam rilis Selasa (29/8/23).
Sementara itu, Eka Dyah Setya Setyaningsih selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak mengatakan Bahan ajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) telah diintegrasikan dengan materi kesadaran pajak dan disusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) MKWU.
Baca Juga: Tambah Pengetahuan Riset dan Penelitian yang Aktual Melalui Program Praktisi Mengajar
“Penyusunan RPS MKWU ini telah melalui tahapan panjang dari diskusi yang melibatkan Tim dari Kanwil DJP Jakarta Khusus dan dosen-dosen dari Universitas BSI. RPS tersebut mengintegrasikan materi kesadaran pajak pada MKWU dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi”,” tutupnya.(RPS)
