BSINews, Solo – Indonesia tengah mempercepat adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi. Infrastruktur pengisian daya diperluas, insentif fiskal diberikan, dan investasi industri baterai terus mengalir. Namun, di tengah dorongan ini, satu pertanyaan penting perlu dijawab: seberapa akurat kita memahami persepsi publik?
Analisis sentimen berbasis kecerdasan buatan (AI) kian sering digunakan untuk memetakan opini masyarakat dari berita daring dan percakapan digital. Metode ini menjanjikan pemetaan cepat dan berskala besar. Akan tetapi, temuan riset terbaru menunjukkan bahwa meskipun model AI mampu mencapai akurasi tinggi, performa tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan membaca keseluruhan spektrum sentimen publik, terutama suara minoritas yang kritis.
Baca juga: Dari Kapur Tulis ke Artificial Intelligence, Transformasi Dosen Digital di Era Pembelajaran Modern
Dalam konteks kendaraan listrik, percakapan digital cenderung didominasi sentimen netral dan positif, sementara opini negatif jumlahnya relatif kecil. Model AI yang dilatih pada data timpang akan “belajar” mengikuti pola mayoritas. Akibatnya, kekhawatiran publik soal harga, ketersediaan stasiun pengisian, keandalan baterai, dan biaya perawatan, berpotensi kurang terwakili dalam ringkasan analitik.
Implikasinya penting bagi perumusan kebijakan dan strategi industri. Ketika hasil analisis data digunakan sebagai rujukan tunggal, risiko bias interpretasi meningkat. Persepsi “publik sudah siap” dapat muncul, padahal masih ada hambatan nyata di lapangan. Karena itu, analisis berbasis AI perlu dibaca secara kritis, seperti akurasi agregat harus dilengkapi dengan metrik yang adil antar-kelas sentimen, serta dikonfirmasi melalui riset lapangan dan dialog publik.
Ke depan, pemanfaatan AI untuk kebijakan publik akan semakin relevan. Namun, kualitas keputusan sangat ditentukan oleh kualitas data, metode penyeimbangan kelas, dan cara menafsirkan hasil. Teknologi seharusnya membantu memperjelas keragaman suara publik, bukan menyederhanakannya. Transisi kendaraan listrik akan lebih berkelanjutan bila kebijakan dibangun di atas pemahaman yang utuh terhadap dukungan sekaligus keraguan masyarakat.
Oleh: Dr. Candra Agustina, Kepala Program Studi (Kaprodi) Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) kampus Solo.
