BSINews, Solo — Indonesia, sebuah zamrud khatulistiwa, seharusnya bersinar terang di panggung pariwisata dunia. Alamnya memesona, budayanya kaya, keramahannya melegenda. Namun, mimpi indah ini ternoda oleh praktik klasik yang terus menghantui: pungutan liar (pungli) di tempat wisata. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, pungli adalah racun yang menggerogoti citra dan reputasi pariwisata Indonesia.
Pungli di Tempat Wisata: Menggerogoti Mimpi Pariwisata Indonesia
Saya masih ingat betul pengalaman seorang teman dari Malaysia yang berlibur ke Yogyakarta. Ia begitu antusias ingin menikmati keindahan Candi Borobudur dan keramahan masyarakatnya. Namun, setibanya di sana, ia merasa diperas dengan tarif parkir yang tidak masuk akal dan biaya masuk tambahan yang tidak jelas. Pengalaman itu membuatnya kecewa dan mempertanyakan, “Apakah ini cara Indonesia menyambut tamunya?”
Pungli, dalam berbagai bentuknya parkir liar, biaya masuk siluman, hingga “sumbangan” tak resmi bukan hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga merusak pengalaman mereka. Bayangkan, setelah jauh-jauh datang dan mengeluarkan banyak uang, wisatawan justru merasa diperas dan tidak dihargai. Pengalaman negatif ini akan mereka bagikan kepada teman, keluarga, dan pengikut mereka di media sosial. Dampaknya? Citra “Indonesia ramah” yang selama ini kita banggakan bisa runtuh dalam sekejap.
Lebih dari itu, pungli adalah cerminan masalah struktural yang mendalam. Kurangnya pengawasan, transparansi, dan kesejahteraan petugas di lapangan menjadi lahan subur bagi praktik haram ini. Bahkan, di beberapa daerah, pungli dianggap sebagai “budaya” yang sulit dihilangkan. Ironisnya, praktik ini justru menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata.
Baca Juga:Rahasia di Balik Semangkuk Sop Ceker, Solusi Murah Cegah Stunting
Pemerintah memang telah berupaya memberantas pungli melalui Satgas Saber Pungli. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Perlu ada solusi komprehensif yang menyentuh akar masalahnya. Pelatihan etika pelayanan, peningkatan kesejahteraan petugas, dan penerapan sistem pembayaran digital adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Sebagai kampus Digital Kreatif dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku pariwisata untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi.
Namun, yang terpenting adalah perubahan pola pikir dan budaya. Masyarakat lokal harus menjadi garda terdepan dalam menjaga citra pariwisata daerahnya. Mereka harus menolak pungli dan menjadi contoh keramahan dan kejujuran bagi wisatawan. Pemerintah daerah dan pengelola wisata dapat menggandeng komunitas lokal untuk membangun sistem pengawasan partisipatif dan menyelenggarakan kampanye edukasi tentang dampak buruk pungli.
Pariwisata bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang pengalaman dan rasa aman yang dirasakan wisatawan. Pungli adalah benalu yang merusak kepercayaan dan meruntuhkan fondasi pariwisata yang berkelanjutan. Jika kita benar-benar ingin menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia, maka integritas, kejujuran, dan profesionalitas harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Mari kita berantas pungli, bukan hanya demi citra bangsa, tetapi juga demi masa depan pariwisata Indonesia yang lebih gemilang. (Sfkrhm)
