BSINews- Di jalan raya kita, cahaya strobo kini bukan sekadar tanda peringatan. Ia menjelma simbol kesenjangan yang menyilaukan mata rakyat kecil. Ketika mayoritas pengendara terjebak macet, patuh menunggu giliran, dan menahan sabar di balik kemudi, selalu ada segelintir kendaraan yang melaju bebas hanya karena berputar cahaya di atas atapnya. Dari situlah jarak antara rakyat dan elit kian terasa lebar, meninggalkan sesak dan kemarahan yang tak lagi bisa disembunyikan.
Baca juga:Β Internet Satelit: Solusi Cerdas untuk Kesenjangan Digital di Indonesia
Arogansi di Balik Kilatan Lampu
Setiap kilatan strobo seolah menyampaikan pesan βSingkir, jalan ini milik kami.β Fenomena inilah yang memicu kegusaran publik. Kendaraan ber-strobo kerap memaksa pengendara lain menepi, bahkan di luar kondisi darurat. Alih-alih sebagai alat keselamatan, strobo berubah menjadi lambang arogansi jalanan cahaya yang menyimbolkan hak istimewa, meski rakyat kecil harus menelan ketidakadilan di aspal yang sama.
Masyarakat pun semakin yakin strobo bukan lagi sekadar perlengkapan, melainkan atribut kekuasaan. Di jalan raya, ia menciptakan kasta: siapa yang berhak melaju dan siapa yang harus mengalah. Padahal, regulasi jelas mengatur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa lampu isyarat (strobo/rotator) dan sirene hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu: ambulans, pemadam kebakaran, dan pengawalan tamu kenegaraan. Saat strobo digunakan di luar ketentuan, wajah hukum tampak timpang: tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Strobo sebagai Cermin Ketidakadilan
Bagi masyarakat kecil, strobo adalah luka. Bayangkan pengemudi ojek online yang berpacu dengan waktu, pedagang keliling yang mengejar rezeki, atau pekerja harian yang terlambat karena macet semua harus menepi, memberi jalan pada kendaraan berhak istimewa. Ketidakadilan itu terasa begitu telanjang: yang berkuasa melaju, yang tak berdaya harus mengalah.
Gemerlap strobo justru memantulkan gelapnya kesetaraan hukum. Ia adalah cermin yang menegaskan bahwa ada kelas istimewa di atas jalan, sementara rakyat jelata tetap berdesakan di bawahnya. Kasus-kasus viral penggunaan strobo belakangan ini bukan hanya soal lalu lintas, melainkan soal moralitas kekuasaan. Publik tidak menolak penghormatan bagi pejabat atau tamu negara; yang ditolak adalah sikap elitis yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.
Baca juga:Mahasiswa Tanpa Literasi Digital? Mustahil Bersaing di Era Kecerdasan Buatan
Saatnya Strobo Kembali ke Fungsinya
Jika aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, strobo akan kembali pada fungsi mulianya alat pengawalan, bukan simbol kesewenang-wenangan. Dari situlah jarak antara rakyat dan elit bisa dipersempit. Sebab yang benar-benar dibutuhkan masyarakat bukanlah kilatan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan rasa keadilan yang menenteramkan hati.
Oleh: Bambang Sucipto dari Unit Sistem Informasi, Keilmuan Bahasa Akper Bina Insan (Saat ini sedang dalam penyatuan dengan Universitas Bina Sarana Informatika Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan UBSI)
