BSINews, Jakarta — Program Studi Hukum Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) memperkuat pemahaman mahasiswa tentang sistem ketatanegaraan melalui kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pada Rabu (26/11) di Jakarta. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat langsung mekanisme kerja lembaga pengawal konstitusi.
Sebanyak 55 mahasiswa mengikuti kunjungan tersebut, didampingi Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Bisnis, Nurhidayati, serta tiga dosen pendamping lainnya. Mereka menerima pemaparan materi dari Gangga Wibisono, perwakilan dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK RI.
Kunjungan Edukatif ke MK RI Perkuat Wawasan Ketatanegaraan Mahasiswa UBSI
Penjelasan yang diberikan mencakup sejarah pembentukan MK, struktur organisasi, tata cara pengajuan permohonan perkara, proses persidangan, hingga pengenalan Pusat Sejarah Konstitusi MK.
Gangga Wibisono menyebut Mahkamah Konstitusi lahir dari semangat reformasi untuk menjaga konstitusi dan hak dasar warga negara.
“Kami berharap kunjungan ini menumbuhkan kesadaran mahasiswa Hukum Bisnis bahwa memahami prosedur uji konstitusionalitas adalah kunci dalam praktik hukum di era demokrasi saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/12).
Sementara itu, Nurhidayati menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penjelasan yang diberikan MK RI. Ia menilai kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa.
Baca juga : Era Baru Hukum Bisnis Indonesia, UBSI Berperan Kunci dalam Peresmian Asosiasi Program Studi Hukum Bisnis
“Kunjungan ini memberikan pengalaman dan pemahaman berharga mengenai konstitusi dan mekanisme kerja lembaga negara seperti MK, terutama bagi mahasiswa yang bercita-cita menjadi praktisi hukum. Kami berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan untuk memperkaya wawasan mahasiswa,” katanya.
Kunjungan ini menjadi upaya UBSI sebagai Kampus Digital Kreatif dalam memastikan mahasiswa Hukum Bisnis tidak hanya memahami teori perundang-undangan di kelas, tetapi juga melihat langsung implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen kampus dalam mencetak praktisi hukum bisnis yang kompeten dan siap menghadapi tantangan era modern.
