BSINews, Jakarta — Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang dikenal sebagai Kampus Digital Kreatif menegaskan bahwa pihak kampus maupun organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik dan Informatika (FTI) tidak memiliki keterlibatan dalam konferensi pers yang mengatasnamakan aliansi BEM Bersatu dan belakangan menjadi sorotan publik.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya pemberitaan yang mencantumkan nama “Ahmad dari BEM Fakultas Teknik Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)” sebagai salah satu peserta konferensi pers. Namun, berdasarkan klarifikasi resmi yang dirilis BEM FTI UBSI, organisasi tersebut tidak pernah menghadiri, mengirimkan perwakilan, maupun memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk mewakili organisasi dalam kegiatan tersebut.
Mencatut Nama BEM FTI UBSI, Kampus Pastikan Tidak Ada Pengurus yang Terlibat
Selain itu, BEM FTI UBSI juga menyatakan tidak memiliki pengurus, anggota, maupun ketua bernama Ahmad sebagaimana disebutkan dalam sejumlah pemberitaan.
Wakil Rektor II Bidang Non Akademik UBSI, Adi Supriyatna, menyayangkan pencantuman nama UBSI dalam kegiatan yang tidak pernah dikoordinasikan maupun diketahui oleh pihak kampus.
“UBSI menjunjung tinggi etika akademik dan tata kelola organisasi kemahasiswaan yang jelas. Setiap sikap organisasi mahasiswa yang mewakili kampus harus melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, tidak ada koordinasi maupun mandat resmi yang diberikan oleh kampus maupun organisasi kemahasiswaan terkait,” tegas Adi dalam keterangan pers, Rabu (17/6).
Baca juga : UBSI Bantah Keras Keterlibatan dalam Konferensi Pers yang Mencatut Nama Kampus
Menurutnya, penggunaan nama institusi tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan dapat merugikan reputasi lembaga.
“Kami berharap seluruh pihak lebih berhati-hati dalam mencantumkan nama institusi pendidikan dalam kegiatan publik. Nama kampus tidak boleh digunakan tanpa persetujuan dan legitimasi yang jelas,” tambahnya.
UBSI juga mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi kampus maupun organisasi kemahasiswaan yang sah agar tidak terjadi disinformasi terkait posisi dan sikap institusi.
