Mahasiswa SIA UBSI Kampus Pontianak Ikuti Sosialisasi IKD yang Digelar Dukcapil Kalbar di Kantor Gubernur
BSINews, Pontianak — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalimantan Barat sukses menggelar Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Senin, 1 Desember 2025, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh pelajar dan perwakilan instansi, tetapi juga diikuti oleh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) sebagai Kampus Digital Kreatif.
Mahasiswa SIA UBSI Kampus Pontianak Ikuti Sosialisasi IKD yang Digelar Dukcapil Kalbar di Kantor Gubernur
Sosialisasi ini berfokus pada peningkatan literasi digital administrasi kependudukan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dukcapil Kalbar menekankan pentingnya kesiapan generasi muda dalam memahami layanan digital, terutama terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) inovasi yang mempermudah masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara cepat, aman, dan terintegrasi melalui perangkat mobile.
Peserta, termasuk mahasiswa SIA UBSI, mendapatkan pemaparan lengkap mulai dari konsep IKD hingga praktik langsung aktivasi aplikasi. Kegiatan ini bertujuan agar peserta mampu mengoperasikan IKD secara mandiri, sehingga dapat turut mendorong literasi digital di lingkungan masing-masing.
Salah satu peserta, Ade, turut menyampaikan antusiasmenya mengikuti sosialisasi tersebut.
“Kami tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung praktik. Dengan adanya IKD, proses layanan kependudukan pasti akan jauh lebih cepat dan efisien. Ini langkah nyata menuju pemerintahan yang digital,” ujarnya dalam keterangan rilis Kamis (4/12).
Baca Juga :Mengenal Kelebihan UBSI Kampus Cikarang sebagai Kampus Modern Pilihan Generasi Muda di Bekasi
Kehadiran mahasiswa SIA UBSI kampus Pontianak dalam kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital layanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Dukcapil Kalbar berharap inisiatif ini dapat mempercepat implementasi IKD dan mewujudkan layanan kependudukan yang lebih modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di Kalimantan Barat. (Sfkrhm)
