Dosen UBSI Kampus Pontianak Gelar Pengabdian kepada Masyarakat, Perkuat Tata Kelola Administrasi Digital TP-PKK Kalimantan Barat
BSINews, Pontianak — Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pontianak menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Pelatihan SIPENA PKK (Sistem Informasi PKK): Penguatan Tata Kelola Administrasi Digital Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat” tersebut berlangsung secara hybrid di Kantor Sekretariat TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Sutoyo No. 124, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen UBSI dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu masyarakat. Pelatihan difokuskan pada penguatan kemampuan pengurus TP-PKK dalam memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung administrasi, pendataan, dan pelaporan kegiatan secara lebih efektif.
Kegiatan dipimpin oleh Yulia, dosen UBSI sekaligus ketua pelaksana, bersama tim dosen yang terdiri dari Deasy Purwaningtias, Ir. Nanda Diaz Arizona, dan Muhammad Iqbal. Sejumlah mahasiswa juga dilibatkan sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan.
Dorong Digitalisasi Administrasi PKK
Yulia menjelaskan, kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi dan pendataan program PKK di berbagai tingkatan. Pengelolaan data, termasuk pencatatan sepuluh program pokok PKK serta kegiatan Pokja I hingga IV, masih menghadapi tantangan karena sebagian proses dilakukan secara manual atau semi-manual.
“Pengelolaan administrasi yang masih dilakukan secara manual dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti duplikasi data, keterlambatan pelaporan, hingga kesulitan dalam melakukan pemantauan capaian program. Karena itu, pemanfaatan sistem informasi menjadi penting untuk membantu pengurus mengelola data secara lebih tertib,” ujar Yulia.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya.
“Teknologi yang sudah tersedia perlu didukung dengan kemampuan sumber daya manusia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Melalui kegiatan ini, kami berharap para pengurus PKK semakin terbiasa menggunakan sistem informasi dalam menjalankan administrasi dan pengelolaan data,” jelasnya.
Pelatihan Berbasis Praktik
Pelatihan SIPENA PKK dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan materi, tetapi juga mengikuti praktik secara langsung menggunakan Sistem Informasi Manajemen TP-PKK (SIM TP-PKK).
Materi pelatihan meliputi proses login, penginputan dan pembaruan data administrasi, penyusunan laporan, simulasi kasus, hingga pendampingan penggunaan sistem. Pendekatan praktik tersebut diharapkan membantu peserta memahami alur kerja sistem sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakannya.
“Pelatihan ini tidak hanya mengenalkan sistem, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Harapannya, setelah kegiatan selesai, pengurus dapat mengoperasikan sistem secara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan administrasi secara manual,” kata Yulia.
Libatkan Pengurus PKK Se-Kalimantan Barat
Kegiatan PkM ini menyasar pengurus TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga Ketua dan anggota Pokja I sampai IV dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Peserta berasal dari berbagai wilayah, di antaranya Kabupaten Mempawah, Sintang, Landak, Bengkayang, Kayong Utara, Sambas, Singkawang, Sanggau, Ketapang, Sekadau, Kubu Raya, Melawi, Kapuas Hulu, Kota Pontianak, serta TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat.
Keterlibatan pengurus dari berbagai wilayah tersebut diharapkan dapat memperluas pemanfaatan sistem informasi sekaligus mendukung pengelolaan administrasi yang lebih terintegrasi di lingkungan TP-PKK Kalimantan Barat.
Yulia menegaskan, kegiatan PkM tidak berhenti pada pelatihan. Tim UBSI juga menyiapkan pendampingan pascapelatihan melalui forum konsultasi daring bagi pengurus yang mengalami kendala dalam penerapan sistem.
“Perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga perlu hadir memberikan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kami menyiapkan pendampingan agar proses transformasi digital di lingkungan PKK dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui observasi, pre-test, post-test, serta kuesioner kepuasan peserta. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk melihat peningkatan pemahaman peserta sekaligus mengetahui kebutuhan pendampingan berikutnya.
Melalui kegiatan ini, UBSI berharap pengurus TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat dapat semakin siap memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan administrasi dan data. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan TP-PKK juga diharapkan terus berkembang sehingga pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan kelembagaan dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Barat.
